Sebab dan Dampak Hilangnya Legitimasi/Delegitimasi Kuwu/Kepala Desa

Cirebon || fokusindonesianews.my.id - Hilangnya Legitimasi Kuwu/Kepala Desa atau Delegitimasi Politik lebih dominan disebabkan oleh kondisi ketika pemimpin desa kehilangan kepercayaan, dukungan moral, dan pengakuan dari warganya.

Hal ini terjadi karena buruknya komunikasi, kebijakan yang tidak adil, pelanggaran hukum, atau kinerja yang tidak tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Kategori Penyebab Hilangnya Legitimasi/Delegimitasi Kuwu/Kepala Desa:
1. Krisis Kepercayaan:

Warga kehilangan rasa percaya kepada Kuwu/Kepala Desa akibat dugaan penyalahgunaan wewenang atau dugaan melakukan tindakan kejahatan korupsi, terutama Dana Desa.

2. Kepemimpinan tidak Responsif:

Kuwu/Kepala Desa kadang mengabaikan aspirasi dan masukan dari warga maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Kebijakan Sewenang-wenang:

Keputusan sepihak yang sering dilakukan oleh Kuwu/Kepala Desa seperti pemberhentian Perangkat Desa tanpa prosedur yang benar atau sering bersikap Otoriter.

4. Pelanggaran Etika dan Hukum: Kuwu/Kepala Desa tersangkut kasus hukum atau melanggar norma yang berlaku di masyarakat dan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dampak Hilangnya Legitimasi/Delegimitasi  Kuwu/Kepala Desa Tingkat Desa:
1. Penurunan Partisipasi:

Warga enggan ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah desa.

2. Konflik Sosial:

Muncul ketegangan antara pendukung Kuwu/Kepala Desa, Kelompok Oposisi, dan Perangkat Desa atau terjadinya ketidakpercayaan BPD kepada kinerja Kuwu/Kepala Desa.

3. Pembangunan Terhambat:

Program kerja pemerintah desa sulit berjalan karena tidak lagi mendapat dukungan warga dan atau dari BPD.